Sekelumit Sejarah Klaim Supremasi Kepausan di Roma

Pada titik waktu tertentu, referensi berikut yang dikutip untuk mendukung klaim kepausan, berasal dari Ignatius, Uskup Antiokia (111). Kepada gereja di Roma dia menulis bahwa gereja Roma adalah “dia yang memiliki kepemimpinan (presidency) di daerah orang Roma..” Namun kata-kata Ignatius ini tidak memproklamirkan otoritas universal Uskup Roma tetapi malah membatasi yurdisdiksi yang gereja di Roma. Referensi yang lebih baik untuk keutamaan paus ditemukan dalam tulisan Irenaeus (130-200 M). Dia menulis lima buku melawan ajaran sesat pada jamannya dan darai tulisan-tulisannya hanya ada satu bagian yang terkait dengan keutamaan Roman See (Keuskupan Roma?). Berbicara tentang gereja Roma, dia berkata “Karena kepada gereja inilah yang memiliki kedudukan utama di antara gereja-gereja, setiap gereja – yaitu gereja yang setia dimana saja – harus merujuk/kembali sejauh tradisi apostolik dipelihara oleh yang setia dimana-mana.”

Sekali lagi, isu yang dibahas dan konteks tulisan ini tidak ada kaitan dengan ajaran Cathedra Petri sama sekali. Sebaliknya Irenaeus menghubungkan gereja Roma dengan rasul Petrus dan Paulus dan tidak mengatakan apa-apa tentang keutamaan rasul Petrus. Jelas keprihatinan tulisan ini adalah penekanan akan tradisi apostolis. Konteks tulisan ini argumen Irenaeus bahwa gereja Roma didirikan oleh Paulus dan Petrus sehingga orang percaya harus merujuk kepadanya. Fakta bahwa gereja Roma “memiliki posisi utama di antara gereja-gereja” tidak berarti bahwa Uskup Roma merupakan kepala atas uskup lainnya. Paus-paus di kemudian hari dengan seenaknya mengeluarkan Paulus dari daftar, tetapi terus menggunakan asosiasi kerasulan untuk mendukung klaimnya tentang kekuasaan mutlak.

Referensi lebih lanjut yang walaupun meragukan keotentikannya/keasliannya namun yang menjadi dasar penting bagi klaim kepausan adalah kanon Konsili Sardica (346). Kalaupun ini asli, kanon ini hanya berlaku di Barat dan tidak mengakui supremasi kepausan sama sekali. Yang diberikan kepada Roma adalah yurisdiksi banding bagi uskup yang merasa mendapat ketidakadilan. Sebelum ini tidak ada aturan banding sinode provinsi bagi uskup yang merasa mendapat ketidakadilan. Mirip dengan itu, Kaisar Valentian mengeluarkan undang-undang pada tahun 372 yang “memberdayakan Uskup Roma untuk memeriksa dan menilai/menghakimi Uskum lain sehingga pertikaian keagamaan tidak diputuskan oleh pengadilan sekuler yang duniawi.” Karena itu tidaklah mengejutkan bahwa para Uskup Roma yang dipersenjatai prestise “apostolisitas ganda” dan otoritas yurisdiksi banding dipenuhi dengan keyakinan bahwa mereka memiliki otoritas tertinggi terhadap gereja secara keseluruhan.

Paus Damscus menggunakan istilah “the apostolic see” (keuskupan rasuli?) bagi keuskupan Roma pada tahun 378. In adalah konsep yang sangat tidak alkitabiah. Kekuasaan para rasul bersifat luar biasa dan tidak kompatibel dengan pembatasan keuskupan lokal. Bagaiamana mungkin seorang rasul, apalagi Petrus, dibatasi dalam batas-batas kepastoratan lokal tanpa mengabaikan tugas apostolisnya? Walaupun ada pertanyaan demikian, istilah di atas diadopsi tanpa oposisi yang nyata. Agustinus menggunakannya sekita tahun 416. Namun demikian, dia tidak menggunakannya untuk mendukung doktrin supremasi kepausan. Mengutip Agustinus yang mengatakan “Roma locuta est, causa finita est” (Roma telah berbicara, masalah selesai) dan berkesimpulan bahwa dia mendukung supremasi kepausan, sama saja dengan mendistorsi kebenaran. Jelas, dia memandang keputusan Paus hanya sebagai salah satu elemen dalam kesaksian bersama dari gereja Barat. Tetapi dia membiarkan penyamaan “Roman See” (keuskupan Roma?) dengan “apostolic see” (keuskupan Rasuli?). Yang dibutuhkan sekarang adalah seseorang yang akan menggabungkan “keutamaan” dan “keuskupan rasuli.” Hal ini tercapai melalui Boniface I tahun 432 dan dipermanenkan oleh Leo I (440-461). Leo berargumen bahwa karena Kristus memberi mandat kepada Petrus, dan karena dia adalah wakil Petrus, maka kekuatan yurisdiksi yang diberikan kepada Petrus juga diberikan kepadanya.

Sejauh mana klaim Leo diakui, masih diperdebatkan. Menjelang abad ke-5, keuskupan Roma memiliki posisi yang sangat dihormati. Seperti dikatakan sebelumnya, Roma mendapat yurisdiksi banding atas uskup-uskup dari kekaisaran. Tetapi rincian pelaksanaan otoritas ini menyimpan fakta yang menarik. Sebagai contoh, kita mengambil kasus Aprianus. Dia adalah imam dari Afrika yang dipecat uskupnya. Dia mengajukan banding kepada Paus Zosimus (417-418) dan juga kepada Paus Celestine (422-423). Banding-banding ini menimbulkan kontroversi. Dengan demikian implikasinya adalah bahwa tidak ada pengakuan umum terhadap supremasi kepausan. Lebih jauh lagi, selama kontroversi, terjadi sesuatu yang menggarisbawahi tidak adanya penundukan diri total kepada Uskup Roma. Kutipan dari kanon Konsili Niscea (325) memberi kejelasan bahwa otoritas yurisdiksi dianggap terbatas dan tidak universal. Bahkan seperti ditunjukkan Ulmann, gereja Roma bahkan tidak memainkan peranan kecil sekalipun dalam Konsili Besar di Nicea walaupun di tahun-tahun kemudian dia dipuji karena kepemimpinannya dalam Konsisl tersebut.

Pada Konsili Epesus (431) sebuah utusan kecil kepausan beranggotakan tiga orang juga hadir. Mereka mengemukakan pandangan bahwa Petrus adalah kepala dari para rasul, batu penjuru sesungguhnya dari gereja universal, dan penerusnya adalah Paus di Roma. Pernyataan ini muncul kembali dalam berbagai dokumen kepausan dari abad kelima sampai ke Konsili Vaatikan pada tahun 1870. Namun demikian, walaupun ada klaim seperti ini, peranan delegasi kepausan dalam konsili dapat diabaikan. Bahkan dalam konsili Kalsedon (451) dimana posisi Paus Leo mendapat pengakuan tinggi, terdapat batasan-batas yang tidak dapat dibantah dari otoritas yuridiksinya. Salah satu buktinya adalah dikeluarkannya kanon yang memberikan hak kepada sinode untuk berindak terpisah (independen) dari Roma. Kepada Konstantinopel juga diberi hak dan hak istimewa yang sama dengan yang diberikan bapa gereja kepada Roma. Saat utusan Roma mendengar keputusan ini, mereka keberatan. Mereka kemudian menyusun versi Kanon Nicea sendiri yang mengklaim “Ecclesia Roman semper habituit principatum” (Gereja Roma telah selalu memimpin). Mereka kemudian dikonfrontasi dengan versi bahasa Yunani yang asli dan klaim itupun terbantahkan. Mereka tampaknya tidak sadar bahwa kata-kata tersebut ditambahkan di Roma. Terkait dengan masalah utusan kepausan dari Roma, konsili ke-29 di Chartage (424) keberatan, dan mengajukan pertanyaan “Apakah dipercaya bahwa iluminasi Roh Kudus hanya diperuntukkan bagi satu orang (paus) dan tidak bagi persekutuan para uskup?”

Walaupun ada keberatan konsili seperti itu, tampaknya jelas bahwa landasan bagi pengembangan kepausan dibentuk pada abad kelima. Pada kurun waktu ini juga karya sastra yang tidak lebih dari sekedar legenda dan cerita bohong tercampur ke dalam konsep dasar tersebut. Karya pertama yang mendukung klaim kepausan di masa depan tentang kekuasaan di dunia adalah Legenda Santo Silvester yang muncul antara tahun 480-490. Tujuan penulis tidak dikenal ini adalah menggarisbawahi peranan Paus Silvester (314-336) dalam mempengaruhi dijadikannya Konstantinopel sebagai ibukota kekaisaran yang baru. Karena itu, pujian karena terangkatnya posisi Konstantinopel didapatkan oleh kepausan. Dalam salah satu adegan, si penulis menggambarkan Konstantin tanpa simbol kekaisarannya tergeletak sujud di depan Silvester. Setelah tindakan pengakuan dosa ini, Konstantin dipasangi kembali lambang-lambang kekaisarannya dan segera setelah itu memindahkan ibukotanya ke Konstantinopel. Tentu saja tidak ada sedikitpun kebenaran dalam cerita tersebut. Namun demikian dianut sedemikian rupa sehingga menjelang abad ke-8, ceritera ini digabungkan ke dalam cerita bohong yang lebih berpengaruh yang disebut Donatioon of Constantine. Dalam dokumen ini, sebelum berangkat ke Konstantinopel, Konstantin memberikan kepada Silvester sebuah wilayah besar di bagian Barat Eropa.

Sebelum abad ke-5, cerita bohong yang mendukung kekuasaan kepausan muncul.  Cerita-cerita ini dikarang di tengah-tengah perpecahan antara dua calon paus. Menariknya, kedua faksi ini bertindak terpisah satu dengan yang lain, melakukan pemilihan pada hari yang sama dan waktu yang hampir sama. Symmachus akhirnya memang atas Laurentius – bukan karena konsesi damai, tetapi karena adanya intervensi dari Raja Gothic Theodoric yang memihak Symmachus. Pertikaian antar faksi ini mendorong munculnya sejumlah cerita bohong yang secara khusus terkait dengan Sinode. Salah satu cerita bohong tersebut berisi pidato yang diberikan pada sinode khayalan selama masa Diocletian (284-305). Cerita lainnya menggambarkan sinode yang dipimpin Silvester dan diikuti Konstantin. Secara keseluruhan inti dari apa yang disebut Apokripa Symmachus ini adalah menggabungkan rincian sejarah dan cerita fiksi sehingga cocok dengan keadaan saat itu dan mendukung klaim kepausan Symmachus. Salah satu contoh dari bentuk dukungan tersebut datang dari konsili khayalan yang dipimpin Silvester. Bentuknya adalah sebuah keputusan yang mengatakan bahwa “Tidak ada seorangpun yang menghakimi keuskupan rasuli yang memberi keadilan kepada semua. Tidak ada kaisar, kaum klerus, maupun raja atau rakyat biasa yang boleh menghakimi hakim agung.” Pentingya cerita bohong dapat dilihat dari fakta bahwa di kemudian hari cerita-cerita ini menjadi bagian dari sejumlah Hukum Kanon (Canon Law), sehingga menjadi bagian dari hukum Roma Katolik. Cerita-cerita ini menambahkan prestise mistis yang memungkinkan klaim paus yang berlebihan pada abad-abad pertengahan.

Mungkin ada yang mengatakan bahwa walaupun tanpa legenda dan cerita bohong tersebut, prestise gereja Roma akan terus berkembang. Keadaan historis mendukungnya. Memang seharusnya sesuatu yang diharapkan kalau Uskup dari ibu kota dianggap  sebagai Uskup pertama dalam gereja. Diharapkan? Ya, kemungkinan oleh Uskup ibu kota, tetapi seperti telah dikatakan, tidak diharapkan oleh uskup lain. Di Kalsedon, diputuskan bahwa Konstantinopel sama status dan posisinya dengan Roma. Dari bagian Timur kekaisaran ada semacam penghormatan, tetapi bukan pengakuan atas yurisdiksi yang sebenarnya terhadap Roma. Peralihan keutamaan politik dari Roma ke Konstantinopel menyebabkan peralihan yang sepadan pada penekanan klaim kepausan. Tidak ada lagi klaim tentang keutamaan kepausan karena posisinya di ibukota. Jika status politik menentukan status gerejani, maka Konstantinopel harusnya dinaikkan posisinya. Roma menjawab ini dengan mengalihkan penekanan kepada klaim berdasarkan teori tentang Petrus. Namun demikian, walaupun ada penekanan baru tersebut, gereja Barat tidak bisa menganugerahkan keutamaan yurisdiksi yang tak terbantahkan.

Diterjemahkan Ma Kuru dari Papal Power: Its Origin and Development, Henry T. Hudson, Halaman 44-50

Pos ini dipublikasikan di Katolikisme, Terjemahan. Tandai permalink.

Mau Komentar? Silahkan! Tetapi perhatikan cara diskusi yang baik! Perhatikan juga bahwa semua tulisan di sini berhak cipta, jadi tolong identifikasi sumber anda kalau mau mengutip tulisan di sini! Terima kasih

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s